menu
  • Inspirasi Millenial
  • Viral
  • Galeri
  • Video
  • LAINNYA

# Bitcoin

  • G-20 Luncurkan Kerangka Kerja Pengawasan Bitcoin Cs – read more
  • Bitcoin Sudah Bisa Penuhi Syariat Islam – read more
  • Polisi Ungkap Judi Bola Pakai Bitcoin Senilai Rp 21 Triliun – read more
  • Nilai Bitcoin Bak Roller Coaster, Bisa 'Cuan' Rp 200.000/Jam! – read more
Menganggap Penuhi Unsur Kedaruratan, MUI Bolehkan Penggunaan Vaksin MR
Next Posts
Ada tiga alasan kenapa MUI untuk sementara ini membolehkan penggunaan vaksin MR

5,427 views

Petugas medis menyuntikkan vaksin MR (measles and rubella) kapada siswa TK di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (9/8/2017). Imunisasi MR untuk 120 ribu anak kelompok umur minimal sembilan bulan, TK-SD-SMP dengan rentang usia kurang dari 15 tahun untuk mencegah infeksi campak dan rubella melalui saluran pernafasan di Tulungagung ditargetkan tuntas bertahap hingga akhir September 2017. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/kye/17(ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

KOMPAS.com — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measless dan rubella untuk imunisasi.

MUI menyatakan, pada dasarnya vaksin yang diimpor dari Serum Institute of India itu haram karena mengandung babi. Namun, penggunaannya saat ini dibolehkan karena keterpaksaan.

"Dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin malam.

"(Tetapi) penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India, pada saat ini, dibolehkan (mubah)," ucapnya.

Ada tiga alasan kenapa MUI untuk sementara ini membolehkan penggunaan vaksin MR.

Pertama, adanya kondisi keterpaksaan (darurat syar’iyyah). Kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi vaksin MR.

"Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci," ucap Hasanuddin.

MUI pun merekomendasikan pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

Produsen vaksin juga wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan menyertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MUI juga mendorong pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

Selain itu, MUI juga menyarankan pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara berpenduduk Muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Fatwa MUI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari ternyata fatwa ini membutuhkan perbaikan, MUI akan memperbaiki dan menyempurnakan sebagaimana mestinya.

"Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini," kata Hasanuddin.


Artikel asli https://bit.ly/2Pn7iwR

REAKSI ANDA?

Facebook Conversations



Artikel Terkait